Tinta-rakyat.com-Maluku//Keterkaitan erat antara dunia Bisnis dan Hak Asasi Manusia kembali diterangkan oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Dhahana Putra saat pelaksanan kegiatan sosialisasi Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang digelar oleh Direktorat Jenderal HAM melalui sambungan video conference, Rabu (10/01).
Dhahana dalam arahannya pagi tadi menyoroti pentingnya membangun kesadaran bersama untuk membentuk bisnis yang tidak hanya sukses finansial, tetapi juga berkomitmen pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.
“Tiga strategi nasional yang kita usung adalah meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan promosi bisnis dan hak asasi manusia bagi semua pemangku kepentingan; pengembangan regulasi, kebijakan, dan panduan yang mendukung pelindungan dan penghormatan HAM; serta penguatan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban dugaan pelanggaran HAM dalam praktik kegiatan usaha,” terang Dhahana merinci.
Dikemas dalam diskusi interaktif, sosialisasi ini juga memberikan ruang kepada para peserta untuk menanyakan terkait langkah strategis pelaksanaan bisnis dan ham tersebut. Salah-satunya terkait langkah praktis yang dapat diambil untuk mengintegrasikan prinsip hak asasi manusia dalam operasional bisnis.
Ditekankan oleh Dirjen HAM bahwa momentum ini penting dilakukan sebagai jembatan teori dan praktik dalam pengimplementasian HAM dalam kehidupan sehari-hari
“Momentum seperti ini perlu dimanfaatkan untuk membangun jembatan antara teori dan praktik, memastikan implementasi konsep Hak Asasi Manusia dalam kehidupan sehari-hari bisnis,” tegasnya.
Diikuti oleh Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Ernie Nurheyanti Toelle, Kabid HAM Muh, Ikbal Tahalua dan pegawai pada Bidang HAM, kegiatan ini dinilai dapat menciptakan ruang yang inklusif untuk menjelaskan, mendiskusikan, dan menggerakkan aksi bersama dalam menghadapi tantangan kompleks terkait bisnis dan hak asasi manusia di Provinsi Maluku.
Ditemui ditempat berbeda, Kakanwil Kemenkumham Maluku Hendro Tri Prasetyo menyebut kegiatan ini diharapkan dapat menjadi cerminan komitmen pemerintah daerah untuk memberdayakan dan melibatkan semua pihak dalam membangun lingkungan bisnis yang berwawasan hak asasi manusia.
