Tinta-rakyat.com-Maluku//Pemerintah Kota Tual saat ini sedang berfokus pada penurunan Inflasi dan kemiskinan ekstrim, dimana kedua hal tersebut sangat mempengaruhi lahirnya anak stunting, demikian disampaikan Pejabat Walikota Tual dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Tual, Drs. Dullah Atnangar, MM pada saat pembukaan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stanting yang dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku di Tual. (17/01/2024)
Ditambahkan, Kenaikan harga barang, menjadikan warga miskin tidak mampu membeli bahan pangan bergizi. Begitupun dengan kemiskinan ekstrim. Walaupun harga pangan terjangkau, warga miskin yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim dipastikan tidak mampu membeli, sedangkan factor pemenuhan gizi anak sejak dalam kandungan ibu adalah factor terbesar penentu anak stunting.karena itu untuk percepatan penurunan stunting, inflasi dan kemiskinan ekstrim di Kota Tual maka pemerintah Kota Tual telah menetapkan desa binaan bagi setiap OPD dimana satu
OPD membina satu Desa/Ohoi yang ditetapkan dengan SK Walikota Tual. Untuk penurunan stunting, setiap OPD menjadi orang tua asuh bagi anak-anak stunting di desa/ohoi binaan masing-masing.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Dra. Renta Rego yang hadir pada Rakor tersebut dalam sambutannya mengatakan strategi nasional dalam upaya percepatan penurunan stunting menjadi acuan bagi kementerian lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kab/kota serta pemerintah desa, pemangku kepentingan dan juga tokoh agama yang bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta, meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
Salah satu indikator yang ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional (rpjmn) 2020-2024 adalah penurunan prevalensi stunting sebesar 14% di tahun 2024. Tahun ini merupakan tahun evaluasi akan kinerja dan usaha kita bersama dalam menurunkan prevalensi stunting.terkhususnya di kota tual.
Jika dilihat tren penurunan stunting di indonesia dari tahun 2013 mengalami penurunan rata-rata 1,3% per tahun dan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,6% dari 28,7% menjadi 26,1%. Untuk provinsi maluku berdasarkan data ssgi tahun 2022 prevalensi stunting 26,1% dan khusus untuk kota tual prevalensi stunting masih sebesar 24,9%. Harapan kami semoga tahun 2024 kota tual akan terjadi penurunan yang signifikan sehingga memberikan kotribusi terhadap penurunan stunting di maluku, dan ini akan dapat terwujud jika semua kementrian lembaga/ mitra kerja yang dapat berkolaborasi dalam percepatan penurunan stunting.
Oleh karena itu peran dan fungsi tim percepatan penurunan stunting kabupaten / kota sangat penting yang telah diamanatkan dalam peraturan presiden 72 tahun 2021 dimana tugas tpps adalah koordinasi, sinkronisasi, menyusun kebijakan, program dan kegiatan pps; peningkatan kapasitas kelembagaan dan sdm dalam pps; pemantauan, evaluasi dan melaporkan; peningkatan kerja sama dan kemitraan; serta mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan.
stunting di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
Disamping itu dibutuhkan penguatan perencanaan dan penganggaran; kualitas pelaksanaan peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yang mana semua itu dapat dilakukan tpps baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun pemerintah desa.
Dalam upaya percepatan penurunan stunting maka pendekatan melalui keluarga beresiko stunitng dengan intervensi spesifik dan sensitif sangatlah penting dalam menerikan kotribusi terhadap percepatan penrunan stunting, selain itu strategi pencegahan stunting dari hulu dengan screening, edukasi kesehatan reproduksi dan gizi, serta pendampingan catin merupakan upaya preventif untuk memastikan catin berada dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil
Dengan pendekatan keluarga yang dipertajam dengan sasaran keluarga beresiko stunting dan pendampingan catin maka, diharapkan target 2024 prevalensi stunting menjadi 14% bisa terwujud.
Pada kesempatan itu juga, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku menyerahkan langsung Petunjuk teknis.
pelaksanaan Kegiatan Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) kepada Pemerintah Daerah Kota Tual yang diterima Asisten II Sekda Kota Tual dan berharap Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai oleh BOKB pada Tahun 2024 ini dapat maksimal dari sisi penyerapan dan pelaporannya, mengingat di tahun sebelumnya pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum maksimal dan ada pada kisaran 70,13%.
