Tinta-rakyat.com-Ambon//Dalam Rangka mendukung penguatan rekomendasi dari Deputi Bidang Koordinator Keimigrasian dan Pemasyarakatan agar reformasi tata kelola pemasyarakatan tidak hanya menjadi agenda internal Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, tetapi menjadi prioritas nasional lintas sektor. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Maluku, Ricky Dwi Biantoro pada saat menerima kunjungan dari Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, Senin (15/9).
“Sehubungan dengan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan yakni tentang sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan mengingat kompleksitas dan dampaknya yang besar terhadap sistem peradilan pidana dan keamanan sosial, Kami menyambut baik kedatangan tim Asdep ini guna mendapatkan rekomendasi tata kelola pemasyarakatan yang PRIMA di lingkungan pemasyarakatan Maluku,”ungkap Kakanwil
Kunjungan ini juga dalam rangka kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Penyusunan Telaahan dan Rekomendasi Tata Kelola Pemasyarakatan di wilayah Maluku yang dilaksanakan selama tiga hari, mulai 15 hingga 18 September 2025, ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antarlembaga serta menggali data dan informasi aktual dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan guna menyusun telaahan dan rekomendasi strategis dalam perbaikan tata kelola Pemasyarakatan.
Lebih lanjut Ricky menjelaskan melalui kegiatan ini diharapkan terwujud keselarasan antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah, serta menghasilkan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola Pemasyarakatan secara nasional.
“Kanwil Ditjenpas Maluku berkomitmen untuk terus mendukung setiap langkah strategis dalam pembenahan dan penguatan sistem Pemasyarakatan demi terwujudnya layanan yang profesional dan berintegritas serta keselarasan program nasional melalui koordinasi Pemerintah pusat dengan Daerah,”pungkas Ricky
Seluruh tim selanjutnya melakukan kunjungan langsung ke sejumlah Lapas, Rutan, LPKA, LPP, dan Bapas di wilayah Maluku. Kegiatan ini bertujuan untuk pengumpulan data, observasi lapangan, serta evaluasi atas pelaksanaan proses tata kelola Pemasyarakatan.
