Tinta-rakyat.com-Jakarta//Kepala Balai Pemasyarakatan (Kabapas) Saumlaki, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Maluku, serta beberapa Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, berkesempatan bertemu langsung dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (DirjenPAS),Mashudi, Di Jakarta. Kamis (25/9).
Dalam Audensi yang bertempat di ruang rapat Dirjenpas tersebut,Kabapas Saumlaki Hesta Van Harling menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi Bapas Saumlaki dalam menjalankan tugas pemasyarakatan di wilayah kepulauan, salah satunya Bapas Saumlaki masih mengalami keterbatasan sumber daya manusia. Dari total 10 orang pegawai, hanya dua di antaranya yang merupakan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) fungsional. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan serius, apalagi dengan akan diimplementasikannya pidana kerja sosial pada tahun 2026, yang akan membutuhkan kesiapan SDM yang lebih optimal.
” Dalam audensi ini , Bapak Dirjen merespon dengan baik aspirasi yang kami sampaikan. Saya pribadi merasa senang dapat menyampaikan langsung hal-hal terkait kondisi nyata di lapangan,” ungkap Kabapas.
Selain masalah SDM, Kabapas juga mengungkapkan keterbatasan sarana prasarana dan minimnya anggaran operasional. Wilayah kerja Bapas Saumlaki mencakup sejumlah daerah kepulauan yang hanya dapat diakses melalui transportasi laut dan udara.
“kondisi geografis di wilayah kerja kami kerap kali menjadi menghambat pelayanan , terutama saat cuaca buruk yang menyebabkan keterlambatan perjalanan atau bahkan pembatalan jadwal kegiatan, tutur Kabapas.
Melalui audiensi ini, besar harapan agar Bapas Saumlaki dapat memperoleh dukungan lebih dari pemerintah pusat, baik dari sisi SDM, sarana dan prasarana, maupun anggaran. Dukungan tersebut diharapkan mampu mendorong optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan yang penuh tantangan karena kondisi geografis pada wilayah kerja Bapas Kelas II Saumlaki.
