Tinta-rakyat.com-Maluku//Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku melaksanakan Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang di hadiri dan dibuka secara langsung oleh Sekteraris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Drs. Ruben B. Moriolkosu, MM mewakili Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Pieterson Rangkoratat, SH. (09/01/2023)
Dalam sambutan Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar saat Pembukaan yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang merupakan Ketua TPPS mengakatan bahwa arah dan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraa percepatan penurunan stunting dilaksanakan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan intervensi gizi, pendekatan multi sektor dan pendekatan keluarga beresiko stunting. Hal ini telah dilaksanakan pemerintah kabupaten kepulauan tanimbar melalui gerakan Sweri Stunting (Gesit) yaitu gerakan bapa/mama asuh,
2
gerakan menanam kelor dan gerakan rumah singgah yang dilakukan semua pihak, baik pemerintah daerah, instansi vertical, TNI/POLRI, BUMN dan BUMD. Ditambahkan bahwa Rapat Koordinasi yang dilakukan pada saat ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dari seluruh stakeholdes mulai dari kabupaten sampai ke desauntuk melakukan upaya konvergensi percepatan penurunan stunting diwilayahnya masing-masing karena konvergensi membutuhkan sinergitas antara berbagai pihak. Berbagai program-program yang telah dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dan telah memberikan kontribusi terhadap penurunan stunting dimana jumlah jumlah angka stunting saat ini sebanyak 379 anak turun 33% dari 595 anak pada januari 2023.
Sementara itu kepala perwakilan bkkbn provinsi maluku dra. Renta rego yang hadir langsung pada pelaksanaan rapat koordinasi tersebut dalam sambutannya mengatakan bahwa strategi percepatan penurunan stunting menjadi acuan bagi kementerian lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kab/kota serta pemerintah desa, pemangku kepentingan dan juga tokoh agama dalam rangka penyelenggaraan.
percepatan penurunan stunting yang bertujuan untuk meningkakan kualitas sumber daya manusia, perbaikan gizi untuk penurunan stunting. Salah satu indikator yang ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional (rpjmn) 2020-24 adalah penurunan prevalensi stunting sebesar 14% di tahun 2024. Tahun ini merupakan tahun evaluasi akan kinerja dan usaha kita bersama dalam menurunkan prevalensi stunting terkhususnya di kabupaten kepulauan tanimbar.
Jika dilihat tren penurunan stunting di indonesia dari tahun 2013 mengalami penurunan rata-rata 1,3% per tahun dan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,6% dari 28,7% menjadi 26,1%. Untuk provinsi maluku berdasarkan data ssgi tahun 2022 prevalensi stunting 26,1% dan khusus untuk kabupaten kepulauan tanimbar prevalensi stunting masih sebesar 31,5%. Harapan kami semoga tahun 2024 kabupaten kepulauan tanimbar akan terjadi penurunan yang signifikan sehingga memeberikan kotribusi terhadap penurunan stunting di maluku, dan ini akan dapat terwujud jika semua kementrian lembaga/ mitra kerja yang dapat berkolaborasi dalam percepatan penurunan.
stunting. Oleh karena itu peran dan fungsi tim percepatan penurunan stunting kanupaten / kota sangat penting yang telah diamanatkan dalam peraturan presiden 72 tahun 2021 dimana tugas tpps adalah koordinasi, sinkronisasi, menyusun kebijakan, program dan kegiatan pps; peningkatan kapasitas kelembagaan dan sdm dalam pps; pemantauan, evaluasi dan melaporkan; peningkatan kerja sama dan kemitraan; serta mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan. Penguatan perencanaan dan penganggaran; kualitas pelaksanaan peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, semua itu dapat dilakukan tpps baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun pemerintah desa.
Dalam upaya percepatan penurunan stunting maka pendekatan melalui keluarga beresiko stunitng dengan intervensi spesifik dan sensitif sangatlah penting dalam menerikan kotribusi terhadap percepatan penrunan stunting, selain itu strategi pencegahan stunting dari hulu dengan screening, edukasi kesehatan reproduksi dan gizi, serta pendampingan catin merupakan upaya.
preventif untuk memastikan catin berada dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil Dengan pendekatan keluarga beresiko stunting yang dipertajam dengan sasaran keluarga beresiko stunting dan pendampingan catin maka, diharapkan target 2024 prevalensi stunting menjadi 14% bisa terwujud.
Pada kesempatan itu juga, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku menyerahkan langsung Petunjuk teknis pelaksanaan Kegiatan Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang diterima Sekteraris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan berharap Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai oleh BOKB pada Tahun 2024 ini dapat maksimal dari sisi penyerapan dan pelaporannya, mengingat di tahun sebelumnya pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum maksimal da nada pada kisaran 74,62%.
