Tinta-rakyat.com-Maluku//Setelah tiga hari berturut-turut memberikan pendampingan kepada seluruh operator pelaporan dan operator asset/ Barang Milik Negara (BMN) Unit Pelaksana Teknis, Pelaksanaan Pra rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan BMN Semester II Tahun 2023 yang digelar oleh Kanwil Kemenkumham Maluku secara resmi ditutup oleh Kadiv Administrasi Slamet Pramoedji di Elizabeth Hotel Ambon, siang tadi (12/01).
Dalam sambutannya sebelum menutup Pra Rekonsiliasi ini, Pramoedji menegaskan kepada seluruh operator yang hadir untuk memahami bahwa penyusunan laporan keuangan sejatinya harus memenuhi karakteristik kualitatif dari laporan keuangan yakni, relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.
“Semoga dengan berakhirnya pelaksaan Pra-Rekon ini, tercipta laporan keuangan yang akuntabel dengan mengedepankan tertib administrasi, tertib substansi dan tertib hukum”, tegas Pramoedji.
Menurutnya, hal ini juga sejalan dengan harapan dari Kakanwil Kemenkumham Maluku Hendro Tri Prasetyo kepatuhan terhadap peraturan perundangan dalam mengelola keuangan, pengadaan barang dan jasa terjaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya yang dalam sejumlah kesempatan, Menkumham Yasonna H. Laoly juga menyampailan akuntabilitas adalah modal utama dalam pengelolaan keuangan.
Mengakhiri sambutannya, Kadiv Administrasi kemudian meminta seluruh yang terlibat agar dapat memperhatikan hasil evaluasi atas pendampingan yang telah dilakukan oleh tim dari Unit Kerja Eselon I dan Kantor Wilayah.
“Terima kasih untuk kerja kerasnya selama tiga hari ini, bilamana ada evaluasi dari pendamping untuk di tindaklanjuti dan lakukan perbaikan dengan harapan tahun ini kita bisa kembali memberikan sumbangsi dalam memenuhi target Kemenkumham untuk kembali meraih predikat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) setelah mendapat predikat tersebut 14 kali berturut-turut,” tandasnya.
Turut hadir dalam penutupan ini, Kabag Umum La Margono, Kepala Unit Pelaksana Teknis Se-Pulau Ambon, Kepala Subbagian Pengelola Keuangan dan BMN Michael William Huawe, serta tim dari Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI.
