Karang Intan, Tinta-rakyat.com –
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Karang Intan ikuti kegiatan penguatan Reformasi Birokrasi (RB) dan pembangunan Zona Integritas (ZI) bersama Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bidang Politik dan Keamanan, Ibnu Chuldun, Kamis (17/10). Kegiatan yang berlangsung di Balai Pertemuan Garuda Kantor Wilayah itu, dihadiri Kepala Lapas Narkotika Karang Intan, Edi Mulyono, didampingi ketua dan sekretaris kelompok kerja ZI Lapas Narkotika Karang Intan, Muhammad Kuderi dan Yanto Robiyantoro.
“Penguatan ini penting dalam rangka pembangunan ZI menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) yang sedang Lapas Narkotika Karang Intan bangun. Kita berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Edi, di tempat kegiatan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, Jumadi, menegaskan pembangunan ZI memerlukan dukungan dan komitmen dari semua elemen, mulai dari pimpinan hingga pegawai. Penting untuk menginternalisasi budaya kerja berintegritas, bebas korupsi, serta meningkatkan kinerja dalam pelayanan dan pengawasan.
“Penting bagi kita untuk mengintegrasikan budaya kerja berintegritas dan anti-korupsi dalam setiap proses kerja, serta memiliki mindset untuk terus meningkatkan kinerja, baik dalam pelayanan kepada masyarakat maupun dalam pengawasan internal. Mari kita manfaatkan momen ini untuk memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam membangun ZI dan melaksanakan RB di Kalimantan Selatan,” tegasnya.
Senada dengan Jumadi, Ibnu Chuldun, menyampaikan bahwa kita adalah bagian dari reformasi birokrasi yang menjalankan amanat rakyat. Ia menegaskan pentingnya mereformasi diri, jajaran, dan organisasi, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Ketua ZI dan kelompok kerja agar lebih fokus dan intensif dalam menjaga integritas, komitmen, dan sarana prasarana pelayanan publik di satuan kerja masing-masing. Inovasi dan terobosan adalah bagian dari mitigasi risiko yang perlu didukung dengan data valid, yang menunjukkan perubahan signifikan bagi masyarakat,” pungkasnya.
Kesempatan tersebut, Ibnu Chuldun juga berdiskusi dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Keimigrasian se-Banjar Raya yang hadir di tempat itu, perihal inovasi layanan yang telah dilakukan, dan manfaat yang dirasa masyarakat. (arb)
